Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus irit bicara usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (18/4).
Ihsan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Ia menyerahkan materi pemeriksaan tersebut kepada tim penyidik KPK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Tanya sama penyidik ya,” ujar Ihsan singkat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/4).
Jawaban itu dilontarkan Ihsan salah satunya ketika merespons dugaan keterlibatan dirinya dalam perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menjelaskan tim penyidik mendalami informasi keterlibatan Ihsan dalam perusahaan pelaksana pengadaan APD.
“Ihsan Yunus, yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain pengetahuannya soal kaitan informasi dugaan adanya turut serta saksi dalam salah satu perusahaan pelaksana pengadaan APD di Kemenkes RI,” kata Ali.
Sebelum ini, KPK sudah lebih dulu memanggil dan memeriksa sejumlah saksi. Seperti Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes Oscar Primadi; Direktur PT GA Indonesia Song Sung Wok; Dokter Anestesi pada RSUD Lembang Sri Lucy Novita; Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra; Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri Ahmad Taufik; dan lainnya.
KPK juga telah menggeledah sejumlah tempat di wilayah Jabodetabek dan Surabaya guna mengungkap peran atau perbuatan dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Tempat dimaksud seperti Kantor BNPB, Kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, salah satu ruangan di Kantor LKPP dan rumah kediaman dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.
Tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain dokumen-dokumen pengadaan, catatan transaksi keuangan dan aliran uang ke berbagai pihak termasuk dugaan transaksi pembelian aset-aset bernilai ekonomis dari para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menjelaskan nilai anggaran proyek mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD. Sudah ada tersangka yang ditetapkan namun belum disampaikan KPK kepada publik.
Semua itu akan diinformasikan KPK bersamaan dengan upaya paksa penangkapan ataupun penahanan para tersangka.
(ryn/rds)