Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan kepastian pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto menunggu sidang sengketa hasil Pilpres (PHPU) selesai diproses di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya kira mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan itu setelah PHPU di Mahkamah Konstitusi selesai,” kata Basarah usai Salat Id 1445 Hijriah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (10/4).
Dia mengajak agar semua pihak mengikuti aturan bernegara, serta menegaskan PDIP saat ini masih menunggu hasil sengketa pemilu.
Jika pun keduanya bertemu, kata Basarah, bukan berarti pertemuan itu untuk menghasilkan kesepakatan politik.
Dia juga menyebut PDIP dalam doktrin politiknya tidak mengenal istilah oposisi politik dalam sistem pemerintahan presidensil, karena Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara mengajarkan gotong royong.
“Nah demokrasi gotong royong itu tidak harus diterjemahkan bahwa bergotong royong semua di dalam pemerintahan. Bisa saja kita sama-sama bergotong royong membangun negara Republik Indonesia ini baik berada di luar maupun di dalam pemerintahan,” katanya.
Basarah juga memastikan hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja secara personal, sehingga tidak dibutuhkan rekonsiliasi di antara keduanya.
“Silaturahmi yang bersifat kenegaraan itu setelah PHPU di MK selesai. Tapi secara pribadi, saya kira meskipun mungkin secara fisik belum bertemu antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo, saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua,” ujarnya.
Sampai saat ini, MK telah melakukan sidang beberapa kali. MK telah mendengar keterangan dari para pemohon yakni tim Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud, pihak terlapor (KPU), Bawaslu, pihak terkait yakni Tim Prabowo-Gibran dan ahli serta saksi yang mereka telah hadirkan.
MK mempunyai waktu hingga 22 April 2024.
(yla/vws)